PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Demokrasi dalam sisitem pemerintahan memberikan penekanan kekuasaan di tangan rakyat, namun dengan disahkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 timbul polemik. Ketentuan Presidential Treshold yang seharusnya tidak relevan dengan Pemilu serentak. Terdapat pasal yang bertentangan dengan undang-undang dasar 1945 dan hak asasi manusia ikut berpolitik. Sejatinya masyarakat Indonesia berhak dipilih dan memilih. Namun dalam Pasal 222 undang-undang nomor 7 tahun 2017 ada syarat tambahan terkait syarat administrasi. Berdasarkan penjabaran diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimana urgensi Presidential Treshold terhadap hak asasi manusia dalam Pemilihan Umum di Indonesia dan Bagaimana akibat hukum dari President Treshold dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Indonesia ? Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif berupa kajian pustaka yang dilakukan dengan penelusuran bahan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil analisa adalah selain syarat pencalonan dalam undang-undang dasar 1945, ada syarat tambahan pasal 222. Presidential Treshold untuk menyederhanakan pasangan calon, namun menghancurkan demokrasi Indonesia. Presidential Treshold tidak bisa digunakan di pemilu serentak 2019, sebab pemilu serentak 2019 membuat semua partai yang sudah terverifikasi tidak mempunyai suara sepersenpun di DPR, artinya partai politik dapat mencalonkan presiden dan wakil presiden, sebab pemilu 2019 tidak ada ambang batas partai politik.

1.  UEU-Journal-22013-11_1892.pdf - 407 KB

1. PRESIDENTIAL TRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
   https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/law/article/view/34

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN